Politisi PDIP Usul Pembekuan KPK, Ini Jawaban Jokowi

 Politisi PDIP Usul Pembekuan KPK, Ini Jawaban Jokowi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya buka suara soal usul pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disuarakan oleh politisi DPIP Henry Yosodiningrat.

Jokowi menyatakan, sebagai lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk memberantas korupsi, peran KPK harus diperkuat.

Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menjaga KPK, ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, dalam tugas dan kewajibannya KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga tidak usah heran jika lembaga ini bisa mendapatkan banyak kepercayaan penuh dari masyarakat.

KPK adalah sebuah organisasi yang dipercaya oleh semua orang, sangat dipercaya, ya harus kita jaga dan perkuat, sambungnya.

Akan tetapi, Jokowi tidak menjelaskan secara pasti upaya penguat apa yang dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR.

Jokowi menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dibasmi.Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memberantas korupsi, ungkapnya.

Sebelumnya Anggota Pansus Angket KPK dari PDIP Henry Yosodiningrat mengatakan, dari hasil penyelidikan, ada banyak hal di KPK yang harus disusun ulang dan penyusunan ini membutuhkan waktu lama.

Menurut Hasto Kristiyanto, partai tidak berada di posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang telah dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada kewajiban KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Saat ini pansus diisi oleh fraksi partai politik pendukung pemerintah, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN, Partai Hanura dan PPP.

Menurut Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menjelaskan bahwa masyarakat menagih komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi terkait Pansus Hak Angket KPK.