AS Nyatakan Hukum Berat Bagi Pelaku Penindasan Terhadap Etnis Rohingya

 AS Nyatakan Hukum Berat Bagi Pelaku Penindasan Terhadap Etnis Rohingya

Selain menuding Myanmar melakukan penindasan terhadap warga Rohingya, Amerika Serikat (AS) juga meminta pihak yang mendalangi kekerasan terhadap etnis Rohingya ditindak secara hukum. AS juga menyerukan negara-negara di dunia untuk menangguhkan pengiriman senjata ke militer Myanmar.

Militer Burma harus menghormati hak asasi manusia, ucap Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Orang-orang yang menuduh melakukan penindasan seharusnya segera dicopot dari tanggung jawab komando dan harus diadili atas kesalahannya, ucap Haley.

Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat menyerukan hukuman untuk pemimpin militer yang menjadi dalang kekejaman terhadap etnis Rohingya. Akan tetapi Dubes Haley tidak sampai mengancam akan melakukan kembali sanksi-sanksi AS untuk Myanmar, yang sebelumnya telah dicabut oleh pemerintah Barack Obama.

Dan setiap negara yang saat ini menyumbangkan senjata untuk militer Myanmar, harus bertanggung jawab, ujar Haley.

Dalam pernyataannya, Haley menuduh Burma telah melakukan penindahan etnis muslim Rohingya di Rakhine. Sejauh ini, pernyataan ini menjadi kritikan pedas AS untuk Myanmar terkait krisis Rohingya.

Penasihat keamanan nasional Myanmar, Thaung Tun yang hadir dalam diskusi itu menjelaskan tidak ada namanya penindasan etnis muslim Rohingya atau genosida di negaranya. Thaung Tun mengatakan bahwa Burma telah mengundang Sekjen PBB Antonio guterres untuk berkunjung. Seorang pejabat PBB yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa guterres akan mempertimbangkan kunjungannya ke Myanmar di bawah situasi yang tepat.

Dalam beberapa akhir ini, konflik kembali pecah pada 25 Agustus, sekitar 500 ribu warga Rohingya telah mengungsi ke bangladesh demi menghindari konflik ini. Pemerintah Myanmar membantah telah melakukan kekerasan pada warga Rohingya yang mendalangi serangan terhadap polisi dan pangkalan militer di Rakhine.

Rusia dan China juga bersama-sama mendukung pemerintah Myanmar. Pada bulan ini, Myanmar mengakui pihaknya telah membujuk kedua negara yang memiliki hak veto dalam Dewan Keamanan PBB itu, untuk melindunginya dari tindakan apapun dari PBB.