Duel PAN vs PDIP: Dari Tudingan Bandel Hingga Minta Saling Diam

Hubungan antara PAN dan PDIP memanas setelah isu mengganti kabinet jilid III kembali muncul. Berawal dari saling tuduh kebandelan masing-masing, situasi menjadi memanas setelah keduanya meminta satu sama lain untuk tutup mulut.

Masalah ini muncul berawal dari beda pendapat dari RUU Pemilu dan Perppu tentang Ormas antara DPIP dan partai koalisi pendukung pemerintah dengan sikap PAN. Perbedaan pendapat yang sering ditunjukkan oleh PAN sebagai partai politik pendukung pemerintahan pembuat PDIP marah. Dan akhirnya PDIP pun meminta agar PAN menyatakan berada di luar pemerintahan bila memang mempunyai sikap berbeda.

Ketika sebuah partai menyatakan mendukung tapi di tingkap implementasi justru bersifat setengah, presiden mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi, akan tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong. Karena ini hak sepenuhnya dari Presiden untuk melakukan evaluasi terkecuali PDIP dimintai pertimbangan terkait evaluasi, tentu ini akan memberikan pertimbangan, ucap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta pusat.

Tidak lama, PAN juga menyatakan kebandelannya PDIP dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Politikus senior PAN Drajad Wibowo gantian mengingatkan PDIP beberapa kali tidak sejalan dengan Jokowi, terutama mengenai posisi Menteri BUMN Rini Soemarno.

Usai saling memanas, kini masing-masing pihak meminta agar diam tidak berkomentar partai lain. PAN dianggap tidak setia dengan koalisi padahal Jokowi membutuhkan dukungan kabinet yang solid.

Pandangan PAN yang berbeda karena terlintas di media. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengatakan jika tidak sependapat sebaiknya partai itu diam dan tidak membuah kegaduhan.

Partai PAN juga gantian meminta PDIP diam dan tidak mengomentari partai lainnya. Menurutnya, PDIP yang lebih dulu mengomentari sikap partainya.

Itu kan kurang ccok Arteria bilang begitu. Kalau meminta partai lain diam, ya mulai dari PDIP berkomentar partai lain, kan arogansinya kita punya hak jawab kita jelaskan posisi kita kan begitu, ucapny.

Sikap dari PAN itu membuat gerah PDIP yang berada di pemerintahan, Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengatakan etika berkoalisi seharusnya mengedepankan kepentingan pemerintah demi membangun sistem yang konsisten.