AS: Korut dan Senjata Rudalnya Mengancam Bagi Kita Semua

Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Jim Mattis mengingatkan kembali bahwa Korea Utara (Korut) dan program senjata nuklir lainnya merupakan ancaman bagi kita semua. Mattis meminta kepada komunitas internasional untuk bekerja sama terkait masalah Korut.

Oleh karena itu sangat penting bahwa kita akan melakukan peran kita masing-masing untuk memenuhi kewajiban kita dan bekerja sama untuk mendukung tujuan bersama kita tentang denuklirisasi di Semenanjung Korea, ucap Mattis di pertemuan pertahanan Shangri La di Singapura.

Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal di tengah meningkatnya ketegangna di Semenanjung Korea. Peluncuran uji coba rudal tersebut dikabarkan sebagai bagian dari upaya Korut untuk mengembangkan rudal balistik  yang bisa mencapai wilayah AS, sesuatu yang oleh Presiden AS Donald Trump katakan, tidak akan terjadi.

Menurut hukum internasional, tindakan rezim tersebut dianggap nyata ilegal, ungkap Mattis.

Ada konsensus internasional yang kuat bahwa situasi saat ini tidak bisa terus berlangsung. Kebijakan yang diumumkan China mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea juga merupakan kebijakan kita, dan juga kebijakan Jepang dan Republik Korea, sambungnya.

Trum juga mengomentari China yang saat itu kampanye kepresidenannya, sekarang telah beralih ke China untuk membantu meredam program senjata nuklir Korut.

Pihak Trump terdorong oleh komitmen baru China untuk bekerja sama dengan komunitas internasional menuju denukliriasi, ujar Mattis.

Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Korea Utara sebagai serangkaian uji coba rudal.

Hukuman tambahan yang diberikan yaitu larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap empat entitas dan 14 pejabat, termasuk kepala operasi intelijen luar negeri Korut, Cho II u. Dan pejabat lainnya yang masuk dalam daftar sanksi adalah sejumlah anggota pejabat Partai Pekerja Korut dan anggota perusahaan dagang yang mendanai program militer.

Divisi bagian strategis Korut, dua perusahaan dagang, dan Bank Koryo juga termasuk dalam daftar. Bank Koryo yang diikuti Dewan Keamanan PBB telah menuduh bank tersebut dikaitkan dengan Partai Pekerja yang mengelola keuangan pejabat Korut, termasuk Kim Jong Un