Bersikeras Soal Senjata Nuklir, PBB Beri Hukuman Baru Bagi Korut

Bersikeras Soal Senjata Nuklir, PBB Beri Hukuman Baru Bagi Korut

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan hukuman baru terhadap Korea Utara (Korut). sanksi ini diberikan karena uji coba senjata nuklir Korut akhir November lalu. Langkah itu dinilai akan berdampak pada ekonomi negara Korut.

Hukuman itu dibuat dari rancangan AS untuk membatasi pasokan energi dan memperketat penyelundupan serta pengunaan pekerja Korut di luar negeri.

Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley menyatakan pada Jumat (22/12) akan membatasi pasokan ke Korut. Langkah ini diambil karena negeri komunis itu memilih jalan isolasi setelah PBB berulang kali menawarkan pilihan.

Kami akan terus melanjutkan untuk menyesuaikan pilihan untuk Korut dengan sanksi internasional. Contohnya rezim Kim Jong Un adalah kejahatan paling tragis di dunia modern ini, ucap Haley.

Menurut Haley, resolusi PBB sudah memutuskan pasokan energi, dan gas alam lainyna sebesar 89 persen. Resolusi ini juga melarang ekspor peralatan industri, mesin, kendaraan transportasi serta loga industri ke Korea Utara.

Hal itu juga mengharuskan negara-negara lainnya yang menggunakan pekerja Korut untuk mengirim mereka kembali selambat-lambatnya 24 bulan sejak diberlakukannya sanksi tersebut.

Sanksi-sanksi itu juga mengharuskan negara internasional untuk menghentikan kapal-kapal pemasok minyak secara ilegal ke Korea Utara melalui transfer kapal ke kapal dan melarang mereka menyelundupkan batubara ke Korut dan komoditas terlarang lainnya melalui laut.

Sanksi ini diberlakukan PBB karena sikap Korut yang menolak untuk menghentikan uji coba senjata nuklirnya. Pada November lalu, beberapa sanksi lainnya sudah dijatuhkan ke Korut.

Beberapa sanksi yang melarang Korut mengimpor seluruh gas alam dan juga melarang keras Pyongyang mengekspor produk tekstil mereka.

Untuk masalah tenaga kerja, semua negara internasional dilarang untuk memberikan izin tenaga kerja bagi pekerja berpaspor Korea Utara. Amerika Serikat sudah mengambil beberapa langkah terhadap negara tersebut pada Juli, Agustus, September, Oktober dan November.

Dan Sekretaris Negara Rex Tillerson telah mengatur sebuah pilihan damai  yang bertujuan untuk memotong hubungan diplomatik dan sumber keuangan Korut, hal itu akan memaksa Korut untuk datang ke meja perundingan.