Massa Dari Pihak Gojek Membubarkan Diri Dari Gedung DPR
Massa Dari Pihak Gojek Membubarkan Diri Dari Gedung DPR
Peserta unjuk rasa ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) menuntaskan aksi demonstrasnya di depan Gedung MPR/DPR/DPD. Mereka juga telah mendengar langsung jawaban atas tuntutan mereka dari Ketua Komisi V Fary Jemi Francis
Senin (23/4/2018), massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB. Mereka serentak kembali mengendarai motornya dan membuka jalan bagi para pelintas jalur protokol.
Dari atas mobil komando, Fary menyampaikan bahwa memang sangat perlu bagi pengendara ojek online untuk memiliki perlindungan hukum yang jelas. Termasuk regulasi yang sesuai agar pemeintah dapat melindungi mereka.
"Aplikator tidak jalankan kemitraan yang baik. Kita akan dorong pemerintah atur regulasi. Kita ingin ada aplikator jadi mitra yang baik," tutur Fary di lokasi.
Menurut Fary, soal penetapan tarif, aplikator ojek online dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan mitranya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dan membahasnya bersama Kementerian Perhubungan.
"Tapi sayangnya menteri kayaknya tidak bisa hadir. Rabu rapat dengan Menhub. Tadi teman-teman berikan dokumen tertulis, itu jadi catatan penting bagi kami. Kami tuntut pemerintah bikin kebijakan yang peduli bapak ibu sekalian," beber Fary.
Senin (23/4/2018), massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB. Mereka serentak kembali mengendarai motornya dan membuka jalan bagi para pelintas jalur protokol.
Dari atas mobil komando, Fary menyampaikan bahwa memang sangat perlu bagi pengendara ojek online untuk memiliki perlindungan hukum yang jelas. Termasuk regulasi yang sesuai agar pemeintah dapat melindungi mereka.
"Aplikator tidak jalankan kemitraan yang baik. Kita akan dorong pemerintah atur regulasi. Kita ingin ada aplikator jadi mitra yang baik," tutur Fary di lokasi.
Menurut Fary, soal penetapan tarif, aplikator ojek online dinilai kurang memperhatikan kesejahteraan mitranya. Pihaknya akan segera berkoordinasi dan membahasnya bersama Kementerian Perhubungan.
"Tapi sayangnya menteri kayaknya tidak bisa hadir. Rabu rapat dengan Menhub. Tadi teman-teman berikan dokumen tertulis, itu jadi catatan penting bagi kami. Kami tuntut pemerintah bikin kebijakan yang peduli bapak ibu sekalian," beber Fary.
Post a Comment