Kepala HAM PBB Sebut Presiden Filipina Duterte Perlu Diperiksa di Psikiater

Kepala HAM PBB Sebut Presiden Filipina Duterte Perlu Diperiksa di Psikiater

Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengatakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte harus diperiksa psikiater. Pernyataan itu diucapkan Zeid Raad Al hussein setelah Duterte menyebut penyelidik PBB sebagai teroris.

Dewan HAM PBB harus bersikap serius, ucapannya tidak bisa dibiarkan begitu saja, ucap Zeid dalam konferensi pers, Jumat (9/3).

Penyelidik PBB yang terdiri atas politisi Filipina dan empat mantan pastor Katolik dikabarkan dalam daftar 600 gerilyawan komunis yang akan diumumkan Duterte.

Victoria Tauli corpuz, pelapor khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat pada 2014, dicantumkan dalam petisi sebagai pemimpin senior kelompok pemberontak Maois. empat mantan pendeta Katolik dan mantan anggota Kongres Satur Ocampo juga termasuk dalam daftar tersebut.

Media lokal memberitakan otoritas mengajukan petisi untuk menyatakan corpuz sebagai teroris bersama dengan Partai Komunis Filipina dan militernya Tentara Rakyat baru serta 600 orang lainnya.

Pada Desember 2017 lalu, Istana Kepresidenan Malacanang mengatakan corpuz dan seorang pelapor khusus PBB, Cecilia Jiminez Damary sebagai partisan dan berusaha mempermalukan pemerintahan Duterte dengan mengatakan  perpanjangan status darurat militer di Mindanao bisa menyebabkan lebih banyak pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

Corpuz menepis semua tuduhan pada dirinya dan mengecam militer karena menghubungkannya dengan kelompok teroris. Saya akan membahas kenapa ada nama saya yang tidak berdasar, tidak masuk akan dan tidak bertanggung jawab. Saya berkonsultasi dengan penasihat hukum saya soal tindakan apa yang harus diambil untuk membersikan nama baik dan menggugat mereka yang sudah membahayakan hidup saya, ucap Corpuz.

Corpuz adalah seorang pendiri kelompok advokasi dan penelitian Tebtebba Inc. Dia membantu menyusun Deklarasi tentang Hak-hak Asasi Masyarakat Adat yang dijaga Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2007.