JK Sudah Melimpahkan Masalah Reklamasi Kepada Gubernur DKI
JK Sudah Melimpahkan Masalah Reklamasi Kepada Gubernur DKI
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, permasalahan reklamasi kini sudah berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sehingga itu yang bisa memecahkan masalah.
"Ini sudah di tangan Gubernur, biar mereka putuskan," ucap JK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Dia menuturkan, permasalahan reklamasi harus diputuskan dengan asas saling menguntungkan. Selain itu, semua pihak harus puas dengan tidak menanggung kerugian.
"Yang penting juga ialah saling menguntungkan. Bagaimana perbaiki apa yang sudah diinvestasi itu tidak merugikan rakyat dan negara. Negara juga tidak merugikan investor," jelas JK.
Menurut Wapres, reklamasi sebenarnya sudah pada era pemerintahan Soeharto. Namun, proses itu baru terlaksana dalam Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
"NCICD itu kan baru saja, dirancang zaman SBY. Jadi berbeda konsepnya," jelas JK.
Sebelumnya, Anies mengajukan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) atas Hak Pengelolaan pengembang pulau reklamasi. Namun, permohonan itu ditolak BPN.
Badan setingkat kementerian itu menilai, penerbitan HGB sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan administrasi pertanahan yang ditetapkan. Apalagi, penerbitan HGB dilakukan atas permintaan Pemprov DKI terdahulu.
Menurut BPN, penerbitan HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta, dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.
"Ini sudah di tangan Gubernur, biar mereka putuskan," ucap JK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Dia menuturkan, permasalahan reklamasi harus diputuskan dengan asas saling menguntungkan. Selain itu, semua pihak harus puas dengan tidak menanggung kerugian.
"Yang penting juga ialah saling menguntungkan. Bagaimana perbaiki apa yang sudah diinvestasi itu tidak merugikan rakyat dan negara. Negara juga tidak merugikan investor," jelas JK.
Menurut Wapres, reklamasi sebenarnya sudah pada era pemerintahan Soeharto. Namun, proses itu baru terlaksana dalam Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
"NCICD itu kan baru saja, dirancang zaman SBY. Jadi berbeda konsepnya," jelas JK.
Sebelumnya, Anies mengajukan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) atas Hak Pengelolaan pengembang pulau reklamasi. Namun, permohonan itu ditolak BPN.
Badan setingkat kementerian itu menilai, penerbitan HGB sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan administrasi pertanahan yang ditetapkan. Apalagi, penerbitan HGB dilakukan atas permintaan Pemprov DKI terdahulu.
Menurut BPN, penerbitan HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta, dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.
Post a Comment