Jepang Kerahkan Sistem Pertahanan PAC-3 di Hokkaido

 Jepang Kerahkan Sistem Pertahanan PAC-3 di Hokkaido

Jepang telah mengerahkan sistem pertahanan rudal PAC-3 di Pulau Hokkaido, pulau utara di negara tersebut. Pengerahan ini dilakukan setelah Korea Utara (Korut) meluncurkan rudal nuklirnya yang melintasi wilayah udara Jepang.

Kami mengerahkan semua sistem pertahanan PAC-3 pada siang ini, ucap juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang, Kensaku Mizuseki.

Menurut Mizuseki, sistem pertahanan PAC-3 ini dikerahkan di pangkalan militer Angkatan Darat Jepang yang ada di ujung selatan Pulau Hokkaido.

Sistem pertahanan PAC-3 (Patriot Advanced Capability) dikatakan sebagai salah satu sistem pertahanan udara yang paling kuat dan paling canggih di dunia. PAC-3 merupakan produk dari Lockheed Martin, sebuah perusahaan pertahanan, keamanan dan teknologi canggih yang berasal di Amerika Serikat (AS).

Jepang telah mengerahkan sistem pertahanan rudal PAC-3 di wilayah lain di Hokkaido. Akan tetapi, Mizuseki menolak untuk mengkonfirmasi lokasi sistem pertahanan PAC-3 lainnya di Hokkaido, dengan alasan pertahanan internasional.

Langkah dari pemerintah Jepang ini diambil di tengah ketegangan yang semakin memuncak di Semenanjung Korea, setelah Korut melakukan uji coba rudal nuklir keenamnya dan menembakkan dua senjata nuklirnya melewati wilayah udara Jepang dalam waktu kurang dari sebulan.

Korut sendiri dalam pernyataannya telah mengecam keras akan menenggelamkan Jepang ke dalam lautan. Pada Sabtu (16/9), Korut juga ingin mengimbangi kekuatan AS dengan mengembangkan rudal nuklir secara penuh.

Menanggapi ancaman Korut itu, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa tidak akan pernah mentoleransi provokasi berbahaya Korut dan akan mendorong komunitas internasional untuk meningkatkan sanksi terhadap Korut.

Dewan Keamanan PBB telah mengecam keras peluncuran rudal Korut sebagai aksi prokatif. Mereka akan menggelar rapat setingkat menteri pada Kamis (21/9) untuk membahas proliferasi senjata pemusnah massal, yang akan difokuskan pada pembahasan sanksi untuk negeri komunis itu.