Militer Iran Tolak 12 Tuntutan dari AS

Militer Iran Tolak 12 Tuntutan dari AS

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran menolak 12 tuntutan dari Amerika Serikat (AS) kepada Teheran dan menyatakan mereka tidak perlu izin dari negara manapun untuk mengembangkan kemampuan untuk berhatan.

Saat ini militer Iran siap dan tidak perlu menunggu persetujuan manapun untuk mengembangkan kemampuan pertahanan, ucap Mayor Jenderal Mohammad Bagheri Rabu (23/5).

Amerika Serikat meminta Iran agar membebaskan seluruh warganya yang selama ini masih ditahan dan meminta kepada seluruh pasukan militer Presiden Hassan Rouhani keluar dari Suriah dan berhenti membantu Presiden Bashar Al Assad.

Tuntutan itu termasuk 12 permintaan yang diajukan AS kepada Iran sebelum memutuskan menjatuhkan serangakaian hukuman baru bagi negara di Timur Tengah itu. Tuntutan ini keluar tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran.

Sanksi ini akan berdampak menyakiti Iran jika mereka tidak mengubah arak kebijakan yang tidak bisa diterima selama ini dan tidak lagi produktif bagi negara dan warga Iran.

Pompeo juga mendesak Iran agar berhenti mengembangkan teknologi rudal nuklirnya. Pihak AS juga mendesak Teheran untuk menghentikan pengayaan uranium dan plutonium, termasuk menutup semua reaktor nuklir lainnya.

Iran juga dituntut melaporkan semua kegiatan militernya terkait program senjata nuklir kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Pemerintah Iran juga diminta membuka akses tanpa syarat kepada IAEA ke seluruh situs nuklir di negaranya.

Selain nuklir, Pompeo mengatakan Iran juga harus menghentikan dukungannya bagi kelompok teroris di kawasan, termasuk kepada Hizbullah, Hamas dan Islamic Jihad Movement di Palestina.

Terehan juga diminta untuk berhenti memberi dukungan terhadap Taliban dan kelompok teroris lainnya di Afghanistan dan berhenti melindungi pemimpin Al Qaidah. Rouhani juga diminta menyetop dukungan militernya terhadap pemberontak Houthi di Yaman dan bekerja sama membantu proses perdamaian di negara tersebut.