Para Dubes 22 Negara Kecam Perlakuan China terhadap Uighur di Xinjiang

Lebih dari 20 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara kompak mengecam perlakuan China terhadap warga minoritas muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. Kecaman itu dituangkan dalam surat yang dikirimkan kepada para pejabat tinggi Dewan HAM PBB baru-baru ini.

surat yang dirilis ke media pada Rabu (10/7) waktu setempat itu, ditandatangani oleh para Duta Besar (Dubes) untuk PBB dari 22 negara, termasuk Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jerman.

Surat itu dikirimkan kepada Presiden Dewan HAM PBB, Coly Seck dan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

China dilaporkan menahan 1 juta orang yang kebanyakan etnis Uighur di kamp-kamp pengasingan di Xinjiang. Kelompok-kelompok HAM dan mantan tahanan di Xinjiang menyebut kamp itu sebagai 'kamp konsentrasi' di mana kebanyakan warga Uighur dan warga minoritas lainnya dipaksa berasimilasi atau menyesuaikan diri dengan etnis mayoritas Han di China.

Surat yang dikirimkan kepada Dubes PBB dari berbagai negara itu menyatakan kekhawatiran terhadap tindakan otoritas China terhadap warga minoritas di Xinjiang.

Kekhawatiran tentang laporan-laporan kredibel soal penahanan sewenang-wenang, juga meluasnya pengawasan dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Dalam suratnya, puluhan Dubes PBB dari berbagai negara tersebut menyerukan otoritas China untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang.

China juga didorong untuk mengizinkan kebebasan pergerakan bagi warga Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas di Xinjiang.

Para Dubes yang menandatangani surat ini, termasuk para Dubes dari negara-negara Uni Eropa dan Swiss, meminta agar surat ini ditetapkan sebagai dokumen resmi pada Dewan HAM PBB, yang akan mengakhiri sesi rapat ke 41 di Jenewa, Swiss pada Jumat (12/7) besok.

Diketahui bahwa para diplomat PBB tergolong jarang mengirimkan surat terbuka kepada Dewan HAM PBB untuk mengkritik penegakan HAM salah satu negara. Langkah yang kini diambil para diplomat PBB ini, mungkin menjadi satu-satunya opsi yang tersedia untuk bisa mengarahkan sorotan ke Xinjiang. Terutama diketahui bahwa China memiliki cukup dukungan untuk menolak sebuah resolusi resmi.

Dalam pernyataan sebelumnya, otoritas China menyebut kamp-kamp di Xinjiang sebagai 'pusat pendidikan kejuruan' yang diikuti secara sukarela dengan kebanyakan warga Uighur mendapatkan pelatihan kerja. Otoritas China menegaskan bahwa pusat pendidikan itu diperlukan untuk menjauhkan warga setempat dari ekstremisme keagamaan, terorisme dan separatisme.